You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Minta Ada Petugas Khusus Awasai Mesin Absensi
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Djarot: Mesin Absensi PNS Offline Tak Boleh Terulang

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait segera memperbaiki mesin absensi pegawai negeri sipil (PNS) yang mati (offline). Kasus tersebut diminta tidak boleh terulang karena akan merugikan PNS yang mulai bekerja setelah libur Lebaran.

Ini tidak boleh lagi terulang. Meskipun libur lama tetap harus ada petugas khusus yang mengawasi dan memelihara mesin itu.

"‎Ini tidak boleh lagi terulang. Meskipun libur lama tetap harus ada petugas khusus yang mengawasi dan memelihara mesin itu. Sebab tidak bisa misalnya ditinggal lama, kemudian mati," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7).

Menurut Djarot, offlinenya mesin absensi pegawai akan merugikan PNS. Sebab, PNS yang tidak masuk kerja usai libur Lebaran akan diberikan sanksi pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD).

6.072 PNS DKI Bolos Kerja Usai Libur Lebaran

"Kalau seperti ini yang dirugikan itu pegawainya, PNS nya kan. Bisa jadi TKD mereka enggak dibayar‎. Kasihanlah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika menambahkan, jumlah mesin absensi yang offline tahun ini terbilang lebih sedikit ketimbang tahun lalu.

"Lebih bagus tahun ini. Tahun lalu itu sampai 10.000 ribu kalau tidak salah yang offline," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11160 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1337 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1266 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1263 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye979 personBudhi Firmansyah Surapati